by

Penundaan Pilkada Serentak 2020 di Jabar Tunggu Perpu

TASIKMALAYA-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sulit untuk dilaksanakan sesuai jadwal setelah pemerintah menyatakan darurat kesehatan nasional.

Penundaan pilkada pun telah disepakati antara KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pilkada Serentak yang sedianya digelar pada 23 September 2020 ini ditunda karena pandemi virus corona yang mewabah di dalam negeri.

Penundaan tahapan pilkada yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan lainnya.

Sementara itu KPU Jawa barat menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang pilkada, hal itu diucapkan anggota KPU Jawa Barat, Idham Kholik. Ketika dihubungi wartadaerah.com melalui pesawat selularnya, Rabu (8/4/20).

“Penundaaan tahapan pilkada masih menunggu terbitnya Perpu,” ucapnya.

Pilkada Jawa Barat ada delapan daerah yang melaksanakan yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok.

“Ada delapan daerah yang melaksanakan Pilkada di Jawa Barat,” terang Idham.

Diutarakannya saat ini tahapan pilkada sudah masuk kedalam tahapan verifikasi berkas calon perseorangan.

“Sudah memasuki tahapan verifikasi berkas pencalonan dari jalur independen,” terangnya.

Namun jauh sebelum ada kesepakatan penundaan antara antara KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, KPU Jawa Barat berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.301 tertanggal 1 April 2020, seluruh satuan kerja (satker) KPU RI diimbau untuk mengoptimalkan media sosial guna menyosialisasikan cara melawan Coronavirus disease 2019 (Covid-19). telah melakukan sosialisasi mengenai mitigasi penyebaran Covid-19, dan kepada KPU kabupaten/kota se Jawa Barat pun telah diimbau melakukan hal serupa.

“Sebelum KPU menerbitkan kebijakan WFH, KPU Jawa Barat telah mengarahkan 27 KPU kabupaten/kota di Jawa Barat, khususnya yang sedang pemilihan, untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mitigasi penyebaran Covid-19,” kata Idham.

Dalam melakukan sosialisasi lewat media sosial, Idham mengimbau KPU kabupaten/kota untuk menggunakan bahasa daerah.

Menurutnya, pesan akan lebih tersampai jika konten dikemas secara menarik dan menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat di daerah.

“Kita perlu mengembangkan konten yang kreatif. Bisa dalam bentuk poster atau video. Kami juga mengarahkan ya agar KPU kabupaten/kota menggunakan bahasa daerah,” tutup Idham. (gun)

Comment

News Feed